Jakarta (India News Desk) — Pemerintah Delhi, India, mengambil langkah agresif dalam mempercepat transisi kendaraan listrik atau electric vehicle (EV) melalui rancangan Kebijakan Kendaraan Listrik 2026–2030. Draf kebijakan ini tidak hanya berfokus pada kendaraan listrik murni, tetapi juga mencakup kendaraan hybrid sebagai bagian dari strategi transisi energi yang lebih realistis dan bertahap.
Kebijakan tersebut saat ini masih berada dalam tahap uji publik selama 30 hari. Namun arah yang ditunjukkan sudah jelas, yaitu mendorong adopsi kendaraan rendah emisi secara masif melalui kombinasi insentif finansial dan pembatasan kendaraan berbahan bakar fosil.
Motor Listrik Jadi Prioritas Utama
Dalam rancangan kebijakan ini, sepeda motor listrik menjadi sektor yang paling diunggulkan. Pemerintah Delhi menempatkan kendaraan roda dua sebagai ujung tombak transformasi karena jumlah penggunaannya yang sangat besar di perkotaan.
Pada tahun pertama implementasi, konsumen dapat memperoleh subsidi hingga 30.000 rupee atau sekitar Rp 6 juta, dengan besaran yang disesuaikan berdasarkan kapasitas baterai kendaraan. Insentif ini dirancang untuk menekan harga awal pembelian sekaligus mendorong penggunaan teknologi baterai yang lebih efisien.
Selain itu, pemerintah juga memberikan bonus tambahan sebesar 10.000 rupee atau sekitar Rp 2 juta bagi masyarakat yang menukar motor bensin lama, khususnya yang berstandar BS4 atau lebih tua, dengan motor listrik. Kebijakan ini tidak hanya mendorong adopsi kendaraan baru, tetapi juga mempercepat penghapusan kendaraan lama yang lebih polutif dari jalanan.
Namun, insentif tersebut tidak bersifat permanen. Nilainya akan dikurangi secara bertahap pada tahun kedua dan ketiga, sebagai bagian dari strategi untuk menciptakan pasar yang lebih mandiri dalam jangka panjang.
Mobil Listrik Didorong Lewat Skema Insentif Berbeda
Untuk segmen mobil listrik, pemerintah Delhi tidak memberikan subsidi tunai langsung. Sebagai gantinya, berbagai insentif diberikan dalam bentuk pengurangan biaya kepemilikan.
Mobil listrik dengan harga di bawah 30 lakh rupee atau sekitar Rp 550 juta akan dibebaskan dari pajak jalan dan biaya registrasi. Kebijakan ini secara signifikan menurunkan harga on the road, sehingga membuat mobil listrik lebih kompetitif dibandingkan kendaraan berbahan bakar fosil.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan insentif tambahan sebesar 1 lakh rupee atau sekitar Rp 18 juta bagi 100.000 pembeli pertama yang menukar mobil lama mereka dengan kendaraan listrik. Skema ini diharapkan mampu mempercepat peralihan dari mobil konvensional ke kendaraan berbasis listrik.
Beberapa model seperti Tata Nexon EV, Hyundai Creta EV, dan Kia Carens Clavis EV diperkirakan akan mendapat dorongan permintaan dari kebijakan ini, terutama di segmen konsumen menengah perkotaan.
Hybrid Diakomodasi sebagai Solusi Transisi
Menariknya, kebijakan ini tidak sepenuhnya mengabaikan kendaraan hybrid. Pemerintah Delhi tetap memberikan insentif untuk teknologi ini sebagai bagian dari strategi transisi menuju elektrifikasi penuh.
Kendaraan hybrid mendapatkan potongan hingga 50 persen untuk pajak jalan dan biaya registrasi. Meski tidak disertai insentif tambahan seperti program tukar tambah kendaraan lama, kebijakan ini tetap memberikan keuntungan finansial yang cukup signifikan bagi konsumen.
Model seperti Toyota Innova HyCross dan Toyota Urban Cruiser HyRyder menjadi contoh kendaraan yang berpotensi mendapatkan manfaat langsung dari kebijakan ini, terutama bagi konsumen yang menginginkan efisiensi bahan bakar tanpa harus sepenuhnya beralih ke listrik.
Pembatasan Kendaraan Bensin Mulai Diperketat
Selain memberikan insentif, pemerintah Delhi juga mulai menekan penggunaan kendaraan berbahan bakar bensin. Salah satu langkah utama yang disiapkan adalah penghentian registrasi motor bensin secara bertahap.
Kebijakan ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang untuk mengurangi polusi udara yang selama ini menjadi masalah serius di wilayah tersebut. Dengan kombinasi antara insentif dan pembatasan, pemerintah berharap dapat mendorong perubahan perilaku masyarakat secara lebih cepat dan menyeluruh.
Indonesia Ambil Jalur Berbeda
Di saat Delhi memperluas skema insentif dengan nilai yang cukup besar, Indonesia justru mengambil arah kebijakan yang berbeda. Pemerintah Indonesia telah menghentikan subsidi untuk mobil listrik dan hybrid sejak akhir 2025, sementara bantuan untuk motor listrik juga telah lebih dulu dihentikan.
Perbedaan ini menunjukkan bahwa strategi transisi energi sangat bergantung pada kondisi domestik masing-masing negara, baik dari sisi fiskal, kesiapan industri, maupun prioritas pembangunan.
Menuju Ekosistem Transportasi Bersih
Secara keseluruhan, kebijakan EV Delhi 2026–2030 mencerminkan pendekatan yang agresif namun tetap terukur. Dengan memasukkan berbagai skema insentif, mulai dari subsidi hingga puluhan ribu rupee untuk motor listrik, bonus tukar tambah, pembebasan pajak mobil listrik, hingga insentif tambahan mencapai 1 lakh rupee, pemerintah mencoba menciptakan daya tarik kuat bagi masyarakat untuk beralih ke kendaraan ramah lingkungan.
Jika implementasinya berjalan efektif, kebijakan ini berpotensi menjadi salah satu pendorong utama transformasi mobilitas perkotaan di India menuju sistem transportasi yang lebih bersih, efisien, dan berkelanjutan.
Author: Rafi Fadhilah
