Jakarta, 30 Mei 2025 – Pemerintah India menyerukan kerja sama yang lebih erat dengan Indonesia dalam memerangi terorisme, khususnya melalui upaya bersama untuk memutus aliran pendanaan bagi jaringan teroris. Seruan ini disampaikan dalam kunjungan delegasi parlemen tingkat tinggi India ke Jakarta yang berlangsung pada Jumat, 30 Mei 2025, dalam sebuah forum bertema “India’s Strong Message of Zero-Tolerance Against Terrorism”, yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar India.
Delegasi yang dipimpin oleh tokoh-tokoh senior India, termasuk mantan Menteri Luar Negeri Salman Khurshid, Duta Besar (Dr.) Mohan Kumar, dan Anggota Parlemen Aparajita Sarangi, menyampaikan pesan tegas bahwa terorisme bukan hanya musuh satu negara, tetapi ancaman bagi seluruh umat manusia.
“Terorisme bukanlah musuh satu bangsa—ia adalah musuh seluruh umat manusia. Dunia membutuhkan perdamaian,” tegas Dr. Mohan Kumar, yang kini menjabat sebagai Profesor Praktik Diplomasi di Jindal School of International Affairs.
India mendorong Indonesia untuk mengambil langkah konkret menjelang Financial Action Task Force (FATF) Plenary yang akan berlangsung pada 20–24 Oktober 2025 di Paris, Prancis. FATF adalah badan pengawas global dalam hal anti-money laundering (AML) dan counter-terrorism financing (CFT) yang menetapkan standar internasional dan memantau yurisdiksi dengan kelemahan strategis.
“Kami secara resmi telah meminta dukungan Indonesia,” kata Kumar. “Indonesia adalah anggota penting FATF… dan saya percaya kita bisa berbuat banyak di forum tersebut untuk memastikan bahwa pendanaan teroris, termasuk yang berasal dari Pakistan, dapat dihentikan sepenuhnya.”
India juga menyampaikan kekhawatiran atas teridentifikasinya beberapa aktor pendanaan teror yang beroperasi dari dalam wilayah Indonesia, sehingga kerja sama intelijen dan finansial antarnegara menjadi semakin mendesak.
Mantan Menlu Salman Khurshid menekankan pentingnya akuntabilitas sebagai langkah awal menuju dialog damai, sambil merujuk pada tragedi serangan teroris di Kashmir.
“Setiap kali kita mencoba membuka ruang dialog, yang kita dapatkan justru pengkhianatan dan korban jiwa warga kami. Pesan kami jelas: kami tidak akan lagi mentolerir ini,” tegasnya.
Serangan Pal Gaam atau dikenal sebagai Serangan Pahalgam 2025, terjadi pada 22 April 2025, saat lima militan bersenjata menyerang rombongan wisatawan domestik di Lembah Baisaran, dekat Pahalgam, Jammu dan Kashmir, India. Serangan brutal ini—yang menewaskan 26 warga sipil dan melukai 20 lainnya—dilakukan oleh kelompok Lashkar-e-Taiba dan afiliasinya, The Resistance Front, dan merupakan serangan terhadap warga sipil paling mematikan sejak tragedi Mumbai 2008.
India menanggapi dengan aksi militer terarah terhadap basis teroris di wilayah Pakistan dan Pakistan Occupied Kashmir, tanpa menimbulkan korban sipil, memaksa Pakistan mengupayakan deeskalasi.
“Kami memberikan respons yang tegas, proporsional, dan pantas—sebagai bentuk perlindungan terhadap warga kami,” ujar Khurshid.
Anggota Parlemen Aparajita Sarangi menegaskan bahwa India tidak mencari konflik, namun stabilitas dan pembangunan adalah prioritas utama pemerintah India saat ini.
“Tidak akan ada perang… kecuali ada perang dari pihak sana,” katanya. “Pembangunan adalah agenda utama India saat ini. Perdamaian bukan sekadar kebutuhan nasional—melainkan kebutuhan global.”
Delegasi juga menekankan pentingnya kerja sama kawasan dalam menghadapi ancaman terorisme lintas batas, dengan menjadikan insiden Pal Gaam sebagai pengingat akan urgensi kewaspadaan kolektif.
Duta Besar India untuk Indonesia, Sandeep Chakravorty, menggarisbawahi kekuatan hubungan bilateral yang semakin dalam, baik di bidang ekonomi maupun keamanan.
“Banyak hal luar biasa sedang terjadi dalam koridor kerja sama India-Indonesia. Dengan kunjungan delegasi parlemen ini, kami merasakan dukungan dan kasih sayang yang luar biasa dari Indonesia. Kami berharap dapat memperkuat kerja sama parlemen sekaligus memperluas kolaborasi dalam memerangi terorisme,” ujarnya.
Kunjungan ini mencerminkan sikap diplomatik India yang semakin tegas: mengaitkan agenda pembangunan ekonomi dengan komitmen global terhadap keamanan. Dengan semakin dekatnya FATF Plenary di Paris, ajakan kepada Indonesia untuk berdiri bersama menegaskan satu hal—bahwa memutus akar keuangan terorisme adalah prasyarat untuk mencegah kekerasan meluas lebih jauh.
